Skip to content

Hukum GOLPUT

April 22, 2009

Soal
Ustadz, bagaimanakah hukumnya Golput dalam pandangan Islam, Halal atau Haramkah? Mengapa Majelis Ulama’ Indonesia mengharamkan Golput? Bukankah hal ini nanti akan menjadi masalah akhirat?
(M Rafi Mahdi, 8 Inter)

Jawab;
Pemilihan Umum itu adalah urusan duniawi. Asalnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka hukum asalnya, memilih atau tidak memilih itu sama-sama bolehnya. Tetapi kalau ada dalil yang melarang maka menjadi haram.

Adapun tentang fatwa haram Golput yang dikemukakan oleh MUI, kita perlu melihat latar belakang MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Fatwa MUI itu dilatarbelakangi oleh beragamnya pandangan tentang ikut serta pemilu di masyarakat;

• Ada sekelompok umat Islam yang mengatakan bahwa ikut pemilihan Umum itu haram, karena pemilu adalah bagian dari demokrasi sedangkan demokrasi itu adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam. Ikut memilih di dalam pemilu berarti memilih orang-orang yang akan membuat peraturan yang bertentangan dengan aturan islam. Bukan hanya haram, bahkan dikatakan ikut pemilu itu syirik.

• Ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau umat islam tidak ada yang duduk di kursi DPR atau MPR, nanti kedudukan itu akan dikuasai oleh orang non-Islam, sehingga umat Islam akan mengalami masa yang sulit.

Berdasarkan pada latar belakang tesebut MUI memandang bahwa umat islam wajib memiliki pimpinan. Tetapi pimpinan orang Islam harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syari’at. Secara garis besar syarat menjadi pimpinan adalah; memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Memiliki sikap dan kepribadian yang luhur, seperti sikap amanah dalam mengemban tugas. Memiliki keahlian yang memadai untuk mengatur dan memajukan masyarakat.

Jika ada orang yang layak dipilih, maka MUI merekomendasikan agar kaum muslimin memilih calon yang memenuhi syarat itu. Dalam hal ini, bunyi rekomendasi MUI adalah, “Umat Islam agar memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar”

Adapun jika tidak ada calon yang memenuhi kriteria standar, seperti yang telah ditentukan oleh para ulama’, MUI mengharapkan agar memilih calon yang paling mendekati, berdasarkan kaidah

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Apabila tidak dapat diraih semuanya, maka janganlah ditinggalkan seluruhnya

Jika yang menjadi acuan fatwa MUI dalam kewajiban ikut memilih dan haramnya golput adalah kewajiban mengangkat pemimpin yang Islami, maka pernyataan haram dalam masalah ini berlebihan. Sebab istilah haram berarti kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala, sedangkan kalau dilaksanakan akan berdosa. Sementara dalam memilih pemimpin di Indonesia bukanlah kepemimpinan yang berdasarkan syari’ah seperti yang digambarkan di dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah oleh al-Mawardi. Maka sebaiknya, MUI tidak mengharamkan Golput, tetapi cukup sekedar menganjurkan umat Islam agar tidak golput saja, dengan pertimbangan mashlahat.

About these ads

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: